- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menilai nomor urut calon legislatif dalam Pemilu 2014 tidak begitu berpengaruh. Menurut Idrus yang ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Senin 29 April 2013, sistem proporsional terbuka membuat mereka yang dekat dengan rakyat yang akan lolos ke Senayan.
"Yang menentukan keterpilihan itu berdasarkan suara terbanyak. Ya, bagaimana kedekatan dengan rakyat," kata Idrus.
Oleh karena itu, Idrus meyakini sekitar 39 persen caleg muda berusia sekitar 40 tahun dan sekitar 36 persen perempuan dengan jumlah mencapai lebih dari 370 caleg tetap berpeluang mengalahkan caleg-caleg lain di internal partai beringin. Dia menegaskan, 560 caleg Partai Golkar memiliki kesempatan yang berimbang.
Meskipun demikian, Idrus mengakui Golkar tetap mengusung sebagian besar anggota DPR lama atau sebanyak 90 persen. Dari 106 anggota DPR, sekitar 15 orang yang tidak dicalonkan kembali. Dalam hal ini, dia melanjutkan, Golkar setidaknya memiliki tiga pertimbangan.
Pertama, menurut pemantauan partai, mereka telah melaksanakan tugas dengan baik selama di DPR. Kedua, hasil survei di 77 daerah pemilihan, mereka mendapat suara tertinggi di antara nama-nama lainnya.
Ketiga, mereka memenuhi target partai mengenai peran yang harus dilakukan di DPR.
"Berdasarkan tiga pertimbangan itu, kami menawarkan kembali kepada mereka untuk tetap dapat dicalonkan," katanya.
Masalah Hukum
Sementara itu, soal caleg yang diduga terlibat kasus hukum, Idrus menyatakan, Golkar selalu taat asas dan melakukan langkah-langkah politik berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu, Idrus memastikan Golkar tidak akan gegabah memberi sanksi calon legislatif mereka yang disebut terlibat kasus hukum.
"Salah satu prinsip hukum kami adalah praduga tak bersalah. Sangat tidak etis kalau orang baru disebut namanya, kemudian kami memvonis atau penyebutan nama itu dijadikan dasar untuk tidak mencalonkan orang," kata Idrus.
Idrus menuturkan, banyak kelompok yang hanya karena persoalan ketidaksukaan, kemudian menggelar demonstrasi dan menuding orang-orang tertentu, baik dalam masalah politik maupun pilkada. Namun kemudian, dia melanjutkan, hal itu hanya untuk pencitraan sekaligus pembunuhan karakter seseorang.
"Bagi kami, penyebutan itu diperhatikan sebagai salah satu faktor, tetapi tidak menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan utama kami adalah tidak melanggar hukum," ujarnya.
Meski demikian, Idrus berjanji akan menampung laporan atau kritik dari masyarakat mengenai caleg Partai Golkar. Dia menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum memberikan kesempatan kepada partai-partai politik untuk melakukan perbaikan pada 9 hingga 22 Mei 2013, setelah selesai melakukan verifikasi daftar bakal caleg.
"Bilamana nanti secara nyata, riil, misalkan di antara mereka, katakanlah ada yang tidak bermoral, tentu DPP Golkar sungguh-sungguh akan memperhatikan," ucapnya. (art)
Palestina Kecam Veto AS yang Menghalangi Upaya Keanggotaan Penuh PBB
Palestina mengecam keras keputusan AS yang memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis 18 April 2024
