Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Anggota Komisi X Bidang Pendidikan Zulfadli meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan PT Ghalia Printing Indonesia sebagai perusahaan percetakan ke daftar hitam. Sehingga tidak bisa lagi masuk dalam tender di Kementerian Pendidikan.
Tal hanya itu, Zulfadli juga menilai ada indikasi penyimpangan pada PT Ghalia ini, sehingga harus ada investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ada indikasi penunjukan Ghalia ini penyimpangan sehingga harus diinvestigasi BPK. Pihak Kemendikbud juga harus bertanggung jawab," kata Zulfadli, Senin 15 April 2013.
Baca Juga :
Melesat Jadi Pangdam, Mayjen TNI Haryanto Serahkan Jabatan Panglima Divif 2 Kostrad ke Sohibnya
Sebaiknya, kata Zulfadli, percetakan untuk soal ujian nasional diserahkan ke daerah-daerah saja. "Percetakan didesentralisasikan saja, tidak perlu sentralisasi di pusat."
Tak hanya itu, menurut dia, dengan adanya keterlambatan pelaksanaan Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di 11 provinsi zona Indonesia bagian tengah ini, seharusnya Menteri Pendidikan Muhammad Nuh mengundurkan semua jadwal ujian nasional.
"Karena selain ada peluang bocornya soal, juga berpengaruh terhadap mental siswa," kata dia.
Zulfadli mengatakan, presiden juga segera melakukan evaluasi kepada Mendikbud karena kesalahan ini. "Karena belum ada tradisi menteri mundur kalau bersalah," ujar dia.
Ke-11 provinsi yang harus menunda jadwal ujian nasional adalah Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Penundaan dilakukan karena soal UN belum siap didistribusikan ke wilayah itu. (umi)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tak hanya itu, menurut dia, dengan adanya keterlambatan pelaksanaan Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di 11 provinsi zona Indonesia bagian tengah ini, seharusnya Menteri Pendidikan Muhammad Nuh mengundurkan semua jadwal ujian nasional.
