- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal koalisi hanya wacana. Lukman justru mengimbau agar kisruh koalisi yang terjadi saat ini dijadikan momentum.
"Momentum untuk menegakkan sistem pemerintahan presidensial secara murni dan konsekuen, yakni dengan membentuk zaken kabinet," kata dia dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa malam 1 Maret 2011.
Zaken kabinet yang dimaksud Lukman adalah kabinet yang terdiri atas para ahli di bidangnya masing-masing, tanpa perlu mempertimbangkan asal-usul parpol. Artinya, dia melanjutkan, para ahli itu bisa saja datang dari parpol, tapi dia dijadikan menteri karena keahliannya, bukan karena parpolnya.
Dengan bentuk seperti ini, menurut Lukman, SBY tidak perlu khawatir pemerintahannya digoyang partai lain melalui legislatif. "DPR boleh berteriak keras, tapi tidak bakal bisa menjatuhkan pemerintah. Teriakan keras DPR penting untuk mengoreksi," ujar dia.
Dengan demikian, dia menjelaskan, pemerintahan tetap berjalan dengan efektif. "Sistem presidensial murni tidak memungkinkan parlemen menjatuhkan pemerintah. Mestinya SBY tidak perlu berpikir koalisi," tuturnya.
Lukman pun meminta SBY untuk melupakan koalisi dan memusatkan perhatian kepada pembangunan bangsa. "Apakah SBY berani? Itu soalnya," kata dia.
Sebelumnya, Presiden menyatakan ada 'satu dua partai' yang melanggar kesepakatan koalisi. Presiden menyatakan, jika memang tidak mau lagi menjadi bagian dari koalisi, tidak masalah. (art)
42 Pimpinan Buruh Asia Pasifik Kumpul di Jakarta, Ini yang Dibahas
42 delegasi pimpinan buruh Asia Pasifik yang tergabung dalam International Trade Union Confederation Asia Pasific (ITUC-AP) melakukan pertemuan di Jakarta.
