VIVAnews - Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan informasi mengenai surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bukan dokumen rahasia dan bersifat terbuka.
Putusan Majelis Komisioner ini mengabulkan gugatan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Jakarta.
"Semua informasi publik bersifat terbuka. Dalam undang-undang tak ada pernyataan bahwa SPJ BOS dan BOP adalah dokumen yang tertutup atau rahasia. Dokumen SPJ atau kuintansi di dalamnya bisa diakses oleh siapapun," ujar Ketua Majelis Komisioner Ahmad Alamsyah Saragih di gedung Kemenkominfo, Jakarta, Senin, 15 November 2010.
Pihak termohon diberikan tenggat waktu hingga 14 hari untuk berpikir apakah akan mengajukan keberatan atau tidak. Apabila tidak mengajukan keberatan atau mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka putusan dianggap inkracht atau berkekuatan hukum tetap.
"Apabila termohon keberatan dengan putusan ini, maka harus menyampaikan surat tertulis," ungkapnya.
Sementara itu, peneliti ICW bidang pendidikan Febri Hendri mengapresiasi putusan ini. Febri menduga ada indikasi korupsi dana BOS di lima sekolah menengah yakni SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, dan SMPN 28 Jakarta.
Sedangkan, pihak Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diwakili oleh Wakasi Pendidikan Kecamatan Kramat Jati Supriyadi mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan pimpinan terlebih dahulu, apakah akan mengajukan keberatan atau menerima putusan tersebut. (umi)
10 Tips Mencegah Aksi Kekerasan Antar Siswa di Sekolah
Untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan di lingkungan sekolah, berikut adalah beberapa tips yang dapat diikuti oleh guru, orang tua, dan siswa:
